Nikah Siri dan Kemiskinan

2 tahun yang lalu | dibaca sebanyak : 1036 kali

Pemerintah telah menyulut api kontoversi dengan rencana penerbitan peraturan perundang-undangan yang akan menjerat pelaku nikah siri. Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama (HMPA) yang akan melengkapi Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, memuat ketentuan pidana (Pasal 143-153), khususnya terkait perkawinan siri, perkawinan mut'ah, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat, serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka pengadilan, melakukan perzinahan dan menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah, padahal sebetulnya tidak berhak. Ancaman hukuman untuk tindak pidana itu bervariasi, mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta.

Rencana pemidanaan pelaku nikah siri kontan mendapat penolakan dari berbagai elemen Islam. Tidak kurang pengurus Nahdlatul Ulama, Majlis Ulama Indonesia sampai Roma Irama penyanyi dangdut yang juga pelaku nikah siri mengecam rencana tersebut. Bahkan Bang Roma menyatakan pembuat draf rancangan undang-undang yang akan memidanakan pelaku nikah siri sebagai golongan atheis.

Terlepas dari pro dan kontra dan tanpa berpihak pada salah satu kubu, mari kita telaah terlebih dahulu akar masalah dari nikah siri. Islam tidak mengenal nikah siri. Nikah siri hanya istilah dalam peraturan pernikahan di Indonesia. Nikah siri adalah pernikahan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama yang tugasnya menerbitkan buku nikah.

Syahkah nikah siri menurut Islam? Selama pernikahan dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syaratnya yang ditentukan oleh fiqh maka pernikahan itu syah secara agama. Syarat yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahaan adalah adanya wali yang menikahkan, dua orang saksi yang adil dan ijab-qabul. Jadi menurut agama pelaku nikah siri bukan seorang penjahat selama dia memenuhi persyaratan di atas.

Adapun pemerintah yang berniat menjadikan pelaku nikah siri sebagai penjahat belum boleh dikatakan sebagai pelaku kejahatan. Kita harus berbaik sangka terhadap pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama yang sudah mau bekerja untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah dalam beberapa kesempatan selalu menyatakan bahwa tujuan pemberlakuan undang-undang yang mengurus masalah nikah siri adalah untuk kemaslahatan umat.

Belajar dari pengalaman, pelaku nikah siri sering kali mendapatkan masalah. Wanita yang dinikahi secara siri tidak mendapat kepastian hukum karena tidak memiliki surat nikah sehingga ketika terjadi perceraian dia tidak bisa menuntut harta gono-gini dan juga tidak bisa menuntut hak perwalian anak. Jika pun anak diserahkan kepada pihak wanita, dia tidak bisa meminta nafkah wajib untuk anaknya kepada mantan suami.

Nikah siri juga dapat merugikan anak. Anak hasil pernikahan secara siri tidak bisa membuat akte kelahiran karena salah satu syarat pembuatan akte adalah surat nikah. Anak dari perkawinan siri tidak diakui administrasi negara. Hal ini dapat menyulitkan si anak di masa depan terutama yang berkaitan dengan pendidikannya.

Departemen Agama sudah berlaku baik dengan cara mencari solusi bagi persoalan yang ditimbulkan oleh nikah siri. Secara pribadi saya memberi apresiasi dan mendukung secara moril ijtihad baik pemerintah. Namun sebagai seorang muslim saya juga tidak bisa berdiam diri menerima rancangan undang-undang yang akan menpidanakan pelaku nikah siri. Vonis penjahat kepada seorang muslim yang telah melakukan sunah rasul harus ditentang.

Fenomena nikah siri tidak bisa kita pukul rata untuk semua kasus. Banyak motif dibalik pernikahan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Di desa saya dan mungkin juga di desa-desa lain di seluruh Indonesia banyak penduduk yang melakukan pernikahan tanpa mendatangi atau mendatangkan pengurus KUA karena faktor mahalnya biaya administrasi untuk sebuah pernikahan. Bagi penduduk yang sudah susah mencari sesuap nasi, ratusan ribu biaya pernikahan secara negara merupakan sesuatu yang teramat berat. Mereka memilih tidak membuat akta nikah dari pada harus berhutang.

Jika orang-orang miskin yang melakukan pernikahan siri dijatuhi sanksi berupa kurungan dan denda maka seluruh dosa kedzoliman akan ditanggung oleh pembuat rancangan undang-undang HMPA.

Nikah siri bagai gunung es yang nampak kecil di puncak namun memiliki kedalaman yang sangat. Jika pemerintah hanya fokus terhadap akibat dari nikah siri tanpa menelusuri sebab terjadinya nikah siri maka bukannya solusi yang kita dapatkan melainkan kesemrautan yang bertambah. Lebih baik pemerintah menulis undang-undang yang melarang nikah siri dengan sanksi akan dinikahkan secara resmi.

Pemerintah boleh mendata penduduk yang telah menikah tapi tidak memiliki akte nikah. Mereka bisa dikumpulkan untuk dinikah ulangkan dan diberi buku nikah secara gratis. Selain itu pemerintah juga harus menerbitkan peraturan pembiayaan pembuatan surat nikah dan biaya administrasi pernikahan. Para petugas pencatatan pernikahan harus mengikuti peraturan tersebut. Dan jika mereka melanggar, pemerintah sudah mempersiapkan sanksi yang setimpal, sehingga tidak akan ada lagi mark up dalam administrasi pernikahan. Saya yakin jika hal ini yang dilakukan semua komponen masyarakat tidak ada yang menolak. Semuanya akan mendukung kebijakan yang sangat pro rakyat terutama rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.   



Leave a Comment


Cara Nampilin Artikel santrinulis.com di Blog atau website pribadi

Read More »